Wacana Revisi Qanun LKS, Pj.Gubernur Dinilai Tak Paham Aceh

Jumat, 2 Juni 2023 - 04:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAPOS.COM : Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Siapa Aktor dibalik Revisi Qanun LKS” di Kyriad Hotel Muraya Banda Aceh, Kamis (1/6/2023).

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni mantan Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr. Syahrizal Abbas MA, Dr Hafas Furqani M. Ec dan Ust. Masrul Aidi, Lc

Ketua Forum Pemred Aceh, Nurdinsyam menyampaikan FGD menjadi kegiatan rutin forum Pemred Aceh, kali ini mengangkat isu soal siapa Aktor rencana revisi qanun syariah, dibarengi dengan meminta bank konvensional kembali ke Aceh.

Baca Juga :  Usung Tema “Menyatukan Langkah Membangun Aceh” Bank Aceh Rayakan HUT ke-52

Menanggapi isu yang telah terlanjur berkembang di tengah masyarakat Aceh tersebut dokter H Zaini Abdullah mantan Gubernur Aceh masa kerja 2012 – 2017, menuturkan bahwa terkait kisruh wacana revisi Qanun LKS penyebabnya karena ada surat dari pemerintah Aceh, kemudian Pj. Gubernur Aceh Achmad Mazuki meminta DPRA membahas kembali Qanun LKS.

Baca Juga :  Polsek Kuta Baro Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba

Untuk itu, Abu Doto meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) supaya mencopot Pj. Gubernur Aceh Ahmad Marzuki karena dinilai banyak yang tidak dia pahami tentang kekhususan Aceh.

“Memang dia tidak salah, yang salah itu Kementerian Dalam Negeri kenapa menunjuk Achmad Marzuki jadi Pj. Gubernur Aceh. Inilah akibatnya, baru tiga bulan menjabat langsung minta revisi qanun LKS,” tutur Zaini Abdullah

Baca Juga :  Air PDAM di Rumah Anda Macet, Hubungi Call Center 08116789897

Hingga saat ini, Abu Doto yang juga mantan menteri Kesehatan GAM saat konflik Aceh itu mengajak semua bangsa Aceh tetap komit dan istiqamah mempertahankan hasil kesepakatan damai RI dan GAM.

“Jadi termasuk menjalankan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 beserta turunannya termasuk Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” tandasnya.(*)

Berita Terkait

Peringati Maulid Nabi, IMARA Perkuat Ukhuwah dan Kecintaan kepada Rasulullah
Buka Pendidikan Politik, Sibral Malasyi Tegaskan Masih Ketua PAS Pidie Jaya, Kader Diminta Tetap Solid
Soroti Syariat Islam dan Pengangguran di Aceh, PAS Minta Pemda Optimalkan Dana Otsus
Dari Pendidikan Politik, Tu Bulqaini Minta Kader Perkuat Konsolidasi dan Kawal UUPA
Dikpol di Aceh Barat, Tu Bulqaini Minta Kader PAS Harus Baca dan Kawal UUPA sebagai Konstitusi Lokal
Silaturrahmi dan Konsolidasi di Abdya, MPP PAS Aceh Gelar Pendidikan Politik untuk Kader
Daurah Siyasah PAS Aceh di Nagan Raya: Tegaskan Komitmen Politik Santun dan Berakhlak
Perkuat Konsolidasi dan Silaturrahmi, PAS Aceh Gelar Rapimwil di Sabang

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 06:59 WIB

Pj Sekda Aceh dan SKPA Ikuti Bimtek 1.800 Kasus Korupsi Terungkap, Ini Penegasan KPK

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Kabut Asap Karhutla Melanda Aceh, Gubernur Mualem Intruksikan Faskes Siaga 24 Jam

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 04:36 WIB

Buka SYAFIF Goes to Aceh, Plt Sekda Tekankan Penguatan Literasi dan Ekonomi Syariah

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Plt Sekda Aceh dan Pimpinan DPRA Teken Persetujuan Bersama KUA-PPAS Aceh 2027

Rabu, 16 September 2026 - 02:41 WIB

Enam Isu Pertanahan Aceh Mengemuka di DPR RI, Wagub Fadhlullah Minta Blang Padang Diberi Kepastian Hukum

Rabu, 9 September 2026 - 09:29 WIB

Plt. Sekda Aceh Hadiri Serah Terima Jabatan Ketua DWP Aceh

Selasa, 8 September 2026 - 15:39 WIB

Wagub Fadhlullah Ikuti Rakor Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana di Sumatera

Senin, 7 September 2026 - 13:53 WIB

Buka Jalur Dagang ke Malaysia, Aceh Garap Regulasi Pelayaran Langsung Krueng Geukueh–Penang

Berita Terbaru