Dinilai Lamban Tangani Banjir, Ratusan Warga Aceh Gelar Aksi, Desak Penetapan Status Bencana Nasional

Kamis, 18 Desember 2025 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).

Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).

BANDAPOS | Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis pagi (18/12/2025).

Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana hidrometeorologi itu telah berlangsung selama 23 hari. Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan longsor di wilayah Sumatera berdampak pada 52 kabupaten/kota.

BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.059 orang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka dan 192 orang masih dinyatakan hilang.

Selain korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Tercatat sekitar 147.256 rumah mengalami kerusakan, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 145 jembatan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, serta 219 fasilitas kesehatan turut terdampak.

Baca Juga :  BAS Buka KCP di Simpang Tiga, Pemkab Pidie Tambah Modal Rp 1 M

Jumlah pengungsi mencapai sekitar 514.200 orang yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Koordinator aksi, Rahmad Maulidin, dalam orasinya menyampaikan pandangannya bahwa penanganan bencana oleh pemerintah pusat dinilai belum optimal.

“Dengan jumlah korban jiwa yang melampaui seribu orang, pengungsi ratusan ribu, serta terganggunya pelayanan publik, kami menilai perlu adanya kebijakan yang lebih konkret dan terkoordinasi,” ujar Rahmad.

Baca Juga :  Wagub Fadhlullah Jadi Penengah, Konflik Pimpinan Pidie Jaya Berakhir Damai

Rahmad juga menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum membuka akses terhadap bantuan internasional. Menurutnya, keterlibatan komunitas internasional dapat membantu mempercepat proses penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan dan kritik, di antaranya bertuliskan “Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional” dan “Presiden, Negara Harus Hadir untuk Korban Bencana”.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menilai bencana banjir dan longsor ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, termasuk alih fungsi lahan dan deforestasi.

“Di beberapa wilayah, masih ditemukan material longsoran berupa tanah dan kayu berukuran besar. Data korban pun terus bertambah,” kata Rahmad.

Baca Juga :  Raih Capaian Kerja, Polsek Kuta Alam Gelar Acara Syukuran

Melalui aksi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat, yakni:

Menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera guna memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya negara.

Membuka akses bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional pada masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

Rahmad menambahkan, penetapan status darurat bencana nasional dinilai dapat mempercepat pengambilan kebijakan, termasuk penyesuaian anggaran negara untuk penanganan bencana.” Ini merupakan bentuk harapan agar negara hadir dan berpihak kepada masyarakat terdampak,” tandasnya.(**)

Berita Terkait

Alumni 93 Jadi Pembina Upacara : Bangkitkan Semangat Kejayaan SMA Negeri 15 Adidarma Banda Aceh
Wagub Fadhlullah Jadi Penengah, Konflik Pimpinan Pidie Jaya Berakhir Damai
Akibat Banjir dan Longsor, Harga Cabai di Aceh Besar Tembus Rp250 Ribu/Kg
BREAKING NEWS : Direktur RSUDZA dan Kadis Kesehatan Aceh Mengundurkan Diri
Ribuan Warga Padati Banda Aceh, Saksikan Pawai Karnaval HUT ke-80 RI
Jalin Persaudaraan, PAS Aceh Terima Kunjungan Delegasi PAS Selangor
Peringati HAB ke 79, Kemenag Banda Aceh Santuni 206 Yatim dan Piatu
Pj Gubernur Safrizal Ucapkan Duka Cita atas Meninggalnya Abu Madinah

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 17:47 WIB

Dinas Pariwisata Sabang Siap Gelar Festival Merah Putih 13–14 November 2026

Selasa, 10 November 2026 - 17:50 WIB

Semangat Pahlawan Harus Hidup dalam Kerja Nyata Masyarakat Sabang

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pemko Sabang Perpanjang Pendaftaran Calon Komisaris PT PSM

Senin, 9 November 2026 - 14:18 WIB

Nasib 760 PPPK Paruh Waktu Sabang Bergantung pada Evaluasi OPD

Senin, 9 November 2026 - 14:06 WIB

Sabang 4 Besar IPM Tertinggi di Aceh

Sabtu, 7 November 2026 - 17:51 WIB

Seleksi Pejabat Sabang Bisa Dibuka untuk Pelamar dari Seluruh Indonesia

Jumat, 6 November 2026 - 17:52 WIB

Sabang Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah PORA 2030

Jumat, 6 November 2026 - 14:19 WIB

Zulkifli H Adam Raih Indonesia Future Figure Award 2026 

Berita Terbaru

Irwansyah resmi ditunjuk sebagai Plt Kadis ESDM Aceh dengan fokus percepatan anggaran dan penataan legalitas tambang rakyat.

Pemerintah Aceh

Irwansyah Ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas ESDM Aceh

Selasa, 17 Nov 2026 - 04:23 WIB