ASN Kota Sabang mengikuti apel rutin Senin pagi di halaman Kantor Wali Kota Sabang.
BANDA POS I Sabang – Pemerintah Kota Sabang menjadikan kedisiplinan dan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dalam proses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya mengajukan nama pegawai, tetapi juga melengkapi penilaian terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sabang, Faisal S.Sos., M.AP., mengatakan, kebijakan pengusulan perpanjangan tersebut menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 30 September 2026. Setelah berkonsultasi dengan Wali Kota Sabang, BKPSDM kemudian menindaklanjutinya melalui surat Wali Kota tertanggal 5 Oktober 2026 yang ditujukan kepada seluruh OPD untuk menyampaikan usulan perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu.
Faisal menyebutkan, pemerintah daerah mengarahkan agar seluruh pegawai dapat diusulkan untuk melanjutkan masa kerja. Namun, pengusulan tersebut tetap harus disertai evaluasi dari masing-masing kepala OPD, terutama menyangkut kedisiplinan dan kinerja. “Kalau terkait disiplin, itu menjadi catatan tersendiri bagi kami di BKPSDM dan pastinya bagi kepala OPD masing-masing. Evaluasi kedisiplinan dan kinerja ini penting agar seluruh pegawai tetap menjaga integritas serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari,” kata Faisal, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, kepala OPD menjadi pihak yang berperan dalam memberikan penilaian karena berinteraksi langsung dengan pegawai di lingkungan kerjanya. Aspek yang dievaluasi antara lain kehadiran, perilaku kerja, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Sementara itu, BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan OPD. Persyaratan tersebut mencakup hasil evaluasi pegawai, daftar absensi, surat usulan perpanjangan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepala OPD, serta dokumen kinerja. Menurut Faisal, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting agar usulan perpanjangan dapat diproses sesuai mekanisme administrasi kepegawaian. Di lingkungan Pemko Sabang, sekitar 760 PPPK paruh waktu masuk dalam pemetaan pengajuan perpanjangan kontrak. Hingga saat ini, proses verifikasi masih berlangsung karena sejumlah OPD sedang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Pemerintah daerah berharap proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap mengedepankan evaluasi kinerja dan kedisiplinan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.(Prim)
