BANDA POS I Sabang – Pemerintah Kota Sabang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang mematangkan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan program pembangunan yang akan dijalankan, sekaligus memastikan alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, mengatakan pembahasan KUA-PPAS berlangsung di ruang gabungan komisi Kantor DPRK Sabang, Kamis (29/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), Bappeda, BPKD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Magdalaina, pembahasan bersama tersebut tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan pemerintah benar-benar memiliki skala prioritas dan dapat dilaksanakan sesuai kapasitas fiskal daerah. “Pembahasan ini penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas program, dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah komponen yang dibahas meliputi proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, pembiayaan, serta plafon anggaran sementara masing-masing OPD. DPRK, lanjutnya, berharap setiap program yang diusulkan perangkat daerah memiliki perencanaan yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan serta penjelasan dari jajaran pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai, hasilnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemko dan DPRK Sabang. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi masing-masing OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Magdalaina berharap seluruh tahapan penyusunan APBK 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembahasan dan penetapan anggaran tidak mengalami keterlambatan. “Kami mendorong pemerintah kota segera menindaklanjuti hasil kesepakatan KUA-PPAS dengan penyusunan RKA masing-masing OPD. Dengan demikian, rancangan APBK 2027 dapat segera disampaikan kepada DPRK untuk dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.(Prim)
