Rapat Koordinasi FPK Se-Aceh membahas penguatan komunikasi dan pembauran masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
BANDA POS I Sabang – Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu perhatian Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus dalam Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Aceh Tahun 2026.
Menurut Suradji, kemudahan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial perlu diikuti dengan kewaspadaan. Informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan dapat dengan cepat menyebar di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan saat Suradji membuka Rakor FPK Se-Aceh yang digelar di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Rabu (7/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Badan Kesbangpol Aceh Dr. Munawar, MA, Ketua FPK Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Sabang, para Kepala Badan Kesbangpol serta Ketua FPK dari kabupaten/kota se-Aceh.
Suradji mengatakan kondisi masyarakat Aceh yang memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama dan latar belakang sosial membutuhkan ruang komunikasi yang terus dijaga. Dalam hal ini, FPK memiliki peran untuk membantu membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.
Ia menilai komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik diperlukan untuk mencegah perbedaan berkembang menjadi persoalan sosial. Masyarakat perlu didorong untuk tetap mengedepankan sikap saling menghormati ketika menghadapi perbedaan pandangan maupun pilihan.
“Jangan sampai perbedaan pilihan, pandangan, maupun latar belakang menjadi alasan bagi kita untuk saling menjauh. Sebaliknya, mari kita kedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, gotong royong dan saling menghormati,” ujarnya.
Karena itu, Suradji mengajak FPK se-Aceh memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi arus informasi. Peran tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi yang membangun dan pendekatan yang mengedepankan persaudaraan.
Ia juga meminta momentum rakor dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai kondisi di masing-masing daerah. Komunikasi antarpengurus FPK dinilai penting agar berbagai persoalan pembauran dapat dihadapi melalui koordinasi dan langkah yang sesuai dengan kondisi daerah.
Suradji berharap forum tersebut menghasilkan gagasan serta rekomendasi yang tidak hanya berhenti di ruang diskusi. Hasil pertemuan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang mendukung kerukunan dan keharmonisan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Aceh tidak seharusnya menjadi sumber jarak antarmasyarakat. Dengan penguatan komunikasi, semangat gotong royong dan sikap saling menghargai, perbedaan dapat ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan bersama.
“Mari kita bangun Aceh yang aman, damai, harmonis dan inklusif, dengan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Suradji.(Prim)
