Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Drs. Kamaruddin, menyampaikan pandangannya mengenai potensi BUMD dalam pengelolaan aset daerah.
BANDA POS I Sabang – Pemerintah Kota Sabang dinilai perlu memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset strategis yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Sejumlah aset, seperti Resor Gapang, Hotel Sabang Hill, dan kawasan Pantai Sumur Tiga, dinilai dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Drs. Kamaruddin, mengatakan aset milik pemerintah tersebut memiliki peluang untuk dikelola secara produktif, Rabu (14/10/2026).
Namun, pengelolaannya membutuhkan pola bisnis yang sesuai dengan karakteristik usaha agar potensi yang tersedia tidak berhenti sebagai aset semata.
Menurut Kamaruddin, salah satu tantangan dalam pemanfaatan aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak swasta adalah perbedaan pertimbangan mengenai nilai sewa. Penilaian berdasarkan standar aset pemerintah bisa menghasilkan biaya yang dinilai terlalu tinggi oleh calon mitra usaha, terutama jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan dan waktu pengembalian modal.
Kondisi tersebut berpotensi membuat pihak swasta mengurungkan niat untuk berinvestasi atau membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai titik balik modal. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu mempertimbangkan BUMD sebagai instrumen untuk mengambil peran lebih langsung dalam pengelolaan aset-aset potensial tersebut.
Kamaruddin menjelaskan, perusahaan daerah dapat menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya sumber pendapatan dari aktivitas bisnis, pemerintah memiliki peluang memperluas kemampuan pembiayaan pembangunan, tanpa hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia menambahkan, pendapatan dari kegiatan usaha memiliki ruang pengembangan yang berbeda dengan penerimaan pajak, yang jenis dan ketentuannya telah diatur melalui regulasi. BUMD dapat mencari peluang bisnis sesuai potensi daerah, sepanjang kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan perhitungan usaha yang matang.
Meski demikian, Kamaruddin menekankan bahwa pengelolaan aset melalui BUMD harus didukung manajemen yang kompeten. Perusahaan perlu memiliki perencanaan bisnis yang realistis, tata kelola yang baik, serta kemampuan menjaga keberlanjutan usaha agar aset pemerintah benar-benar memberikan nilai tambah.
Ia juga menilai pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan perusahaan daerah berjalan secara bertanggung jawab. DPRK Sabang dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sementara Inspektorat berperan dalam pengawasan internal. Masyarakat sipil dan pers juga dapat berkontribusi melalui pemantauan publik sesuai peran masing-masing.
Dengan pengelolaan yang tepat, aset strategis Sabang diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas milik pemerintah, tetapi juga dapat berkembang sebagai sumber kegiatan ekonomi dan pendapatan daerah.(Prim)
