BANDAPOS | Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta bencana banjir dan longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dijadikan peringatan serius bagi para pemangku kebijakan. Ia menilai, peristiwa tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai bencana rutin tahunan, melainkan momentum untuk membenahi tata kelola lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Fauzan, penanganan bencana selama ini masih didominasi pendekatan jangka pendek yang berfokus pada respons darurat. Sementara itu, upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan banjir dan longsor terus berulang dengan dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap bencana seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Tanpa langkah perbaikan dan pencegahan yang serius, risiko bencana akan terus mengancam masyarakat,” ujar Fauzan, Selasa (13/1/2026).
Ia menyebut banjir dan longsor yang terjadi sepanjang 2025 sebagai pengalaman pahit bagi Aceh. Selain merusak infrastruktur, bencana tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di sejumlah daerah.
Fauzan menyoroti kondisi lingkungan sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian lebih. Ia menilai aktivitas perambahan hutan, pertambangan, serta pembukaan lahan perkebunan yang tidak terkontrol berpotensi memperparah kerusakan lingkungan. Padahal, hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga alam yang berperan mengurangi risiko bencana.
Menurutnya, dampak kerusakan lingkungan kerap dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, mulai dari banjir dan longsor hingga kerusakan infrastruktur dan terganggunya mata pencaharian.
“Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara adil dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak negatif dari kerusakan lingkungan,” katanya.
Atas dasar itu, Fauzan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Lingkungan. Ia menilai pansus tersebut penting untuk mengkaji penyebab bencana, mengevaluasi perizinan usaha, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip perlindungan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif, termasuk pemberian rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
“Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, agar pembangunan tidak mengorbankan masa depan Aceh dan generasi mendatang,” ujarnya.
Fauzan menambahkan, pencegahan bencana perlu ditempatkan sebagai agenda utama, bukan semata penanganan pascabencana. Menurutnya, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan merupakan langkah penting untuk menekan risiko banjir dan longsor di masa mendatang.
“Lingkungan Aceh harus dijaga bersama demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan daerah,” pungkasnya. (**)
