“Tanpa ultimatum Presiden, daerah-daerah terisolasi akan semakin terpuruk. Muhammadiyah sudah membuka lebih dari 20 posko, tetapi krisis sebesar ini membutuhkan sistem nasional, bukan kerja lokal,”
BANDAPOS | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menilai penanganan banjir besar di Aceh sudah memasuki fase krisis kemanusiaan. Ketua PWM Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum., mendesak Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan ultimatum nasional sebagai langkah percepatan penanganan.
“Presiden harus memerintahkan seluruh menteri turun langsung ke Aceh. Bukan sekadar koordinasi dari jauh. Masyarakat kelelahan, banyak wilayah terisolasi, dan bantuan belum tersalurkan secara merata,” tegas Malik Musa di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, lambannya koordinasi pemerintah pusat berpotensi memperbesar dampak bencana. Malik menilai penanganan tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme administratif biasa, tetapi membutuhkan komando terpadu dengan dukungan logistik besar-besaran serta pengerahan penuh TNI–Polri.
“Tanpa ultimatum Presiden, daerah-daerah terisolasi akan semakin terpuruk. Muhammadiyah sudah membuka lebih dari 20 posko, tetapi krisis sebesar ini membutuhkan sistem nasional, bukan kerja lokal,” ujarnya.
Malik juga menekan pentingnya penetapan status darurat nasional, yang dinilainya menjadi pintu masuk bagi bantuan internasional.
“Banyak negara sahabat dan lembaga internasional siap membantu, tetapi akses mereka tertahan karena belum ada deklarasi darurat nasional. Dalam situasi seperti ini, hambatan birokrasi justru memperpanjang penderitaan warga,” katanya.
PWM Aceh menggerakkan jaringan Muhammadiyah untuk layanan medis, pendidikan darurat, dan bantuan sosial. Namun Malik menegaskan bahwa beban penanganan tidak boleh dibiarkan menumpuk di tingkat daerah.
“Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi ujian kemanusiaan nasional. Jika pemerintah pusat lamban, pemulihan Aceh akan memakan waktu sangat panjang,” tutupnya.
