BANDAPOS | Memasuki April 2026, realisasi program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dinilai belum berjalan signifikan. Hingga akhir kuartal pertama, pelaksanaan anggaran baru didominasi belanja rutin seperti gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), sementara program yang berdampak langsung kepada masyarakat belum terealisasi secara optimal.
Kondisi tersebut juga berdampak pada lambannya pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu. Padahal, percepatan realisasi APBA dinilai sangat penting sebagai stimulus pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Aceh, Saifuddin Muhammad, meminta Pemerintah Aceh segera mempercepat realisasi program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan rehab rekon.
“Kita meminta Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan APBA 2026, khususnya untuk program dan kegiatan percepatan rehab rekon. Ini sudah akhir kuartal pertama, harus ada upaya akselerasi. Bila perlu dibuat timeline untuk percepatan tender dan penandatanganan kontrak secara kolektif,” ujar Saifuddin, yang akrab disapa Yah Fud, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran akan mendorong perputaran uang di masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana. Hal ini diyakini dapat membantu pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak.
Ia mencontohkan sejumlah sektor prioritas yang perlu segera ditangani, seperti normalisasi sungai, pembangunan bendungan, waduk, serta perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung pemulihan sektor pertanian. Selain itu, perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya juga dinilai mendesak.
“Kalau kegiatan sudah berjalan dan uang mulai beredar, insyaallah bisa meringankan beban masyarakat di wilayah terdampak. Warga juga bisa dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan begitu, kondisi ekonomi yang sempat terpuruk dapat kembali bergerak,” katanya.
Saifuddin menambahkan, selain dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBA juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat memahami keterlambatan realisasi APBA 2026 yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penyesuaian dokumen anggaran.
“Kita berharap masyarakat dapat memahami jika realisasi APBA sedikit terlambat. Ada dinamika dalam proses tersebut, termasuk penyesuaian akibat pengembalian dana TKD yang memerlukan revisi dokumen Pergub penjabaran APBA dan DPA SKPA,” jelasnya.
Meski demikian, Saifuddin menegaskan bahwa seluruh proses penyesuaian kini telah selesai. Ia berharap Pemerintah Aceh, khususnya seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), segera menuntaskan tahapan administratif dan mempercepat eksekusi anggaran.
“Kita harapkan tidak ada lagi keterlambatan. Pemerintah Aceh harus segera menyelesaikan seluruh proses birokratis dan administratif agar APBA dapat segera dieksekusi, karena masyarakat sudah menanti,” pungkasnya.(**)
