BANDAPOS | Anggota DPR Aceh, Armiyadi SP, mendesak pemerintah mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Langkah cepat dan terukur dinilai penting agar perekonomian masyarakat segera pulih.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak serius akibat kerusakan infrastruktur dasar dan lahan pertanian yang belum tertangani secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi III DPRA tersebut mengatakan revitalisasi lahan persawahan terdampak bencana harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya yang mengalami kerusakan cukup parah.
Menurut Armiyadi, keterlambatan penanganan pascabencana berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi harus segera diperbaiki agar roda ekonomi rakyat kembali bangkit,” kata Armiyadi, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai kerusakan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperburuk distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Karena itu, Armiyadi meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penanganan darurat saat bencana terjadi, tetapi juga serius dalam tahap pemulihan pascabencana yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur, Armiyadi juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi terbatas dan membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak.
“Kepastian tempat tinggal sangat penting agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal dan membangun kembali aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Armiyadi menegaskan pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan hunian yang aman dan layak bagi korban terdampak.
Ia berharap pemerintah menjadikan penanganan pascabencana sebagai agenda prioritas agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian setelah bencana berlalu.
“Kita berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat,” ujarnya.(**)
