Kawal Proses Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi, DPR Aceh Bentuk Satgas

BANDAPOS | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi guna mengawal proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Aceh.

Pembentukan satgas tersebut diputuskan dalam rapat internal DPRA pada Selasa (7/4/2026), sebagai tindak lanjut dari usulan sejumlah anggota dewan dalam sidang paripurna sehari sebelumnya. Pada hari yang sama, tim satgas langsung menggelar rapat kerja perdana di Ruang Badan Anggaran DPRA untuk menyusun langkah strategis pengawasan.

Satgas ini dipimpin oleh Tgk Anwar dari Fraksi Partai Aceh dan melibatkan 30 anggota dewan yang berasal dari seluruh fraksi di parlemen Aceh. Pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap efektivitas distribusi bantuan serta percepatan pemulihan sejak bencana hidrometeorologi melanda Aceh pada November 2025.

Ketua satgas, Tgk Anwar, menyatakan bahwa fokus utama tim adalah melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

“Satgas akan turun langsung untuk memantau perkembangan di lapangan, termasuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak dan program pemulihan berjalan efektif,” ujarnya.

Adapun sejumlah prioritas pengawasan yang telah ditetapkan meliputi percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak di Kabupaten Bireuen, evaluasi distribusi bantuan logistik seperti perabot rumah tangga dan jaminan hidup (jadup) di Aceh Tamiang, serta pemantauan pemulihan infrastruktur di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Selain itu, satgas juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi bencana susulan di sejumlah daerah rawan banjir, seperti Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya.

DPRA turut mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan akibat dampak bencana yang berkepanjangan.

Dengan pembentukan satgas ini, DPRA berharap proses penanggulangan dan pemulihan bencana hidrometeorologi di Aceh dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel.(**)

Komentar