Bupati Muharram Tegaskan Kepastian Hukum untuk Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat Aceh Besar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris menandatangani kesepakatan Program Percepatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (6/10/2026)

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris menandatangani kesepakatan Program Percepatan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (6/10/2026)

BANDAPOS | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama Program Percepatan, Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat proses pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.

Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menyatakan bahwa penguatan masyarakat hukum adat tidak hanya berfokus pada pelestarian adat dan budaya, melainkan juga perlindungan hak dan kepastian hukum atas wilayah serta sumber daya alam.

Baca Juga :  Story Behind the Taste: Festival Kuliner Aceh 2025 Kupas Jejak Rasa dan Budaya

“Ini sangat penting untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, untuk melindungi masyarakat kita sendiri,” kata Muharram.

Ia menambahkan, sebagian besar masyarakat Aceh Besar menggantungkan hidup pada sektor perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Tanpa kejelasan status hukum, masyarakat berisiko kehilangan hak atas wilayah yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Muharram mengutip peribahasa Aceh, “buya krueng teudong-dong, buya tamong meuraseuki”, untuk mengingatkan agar penduduk lokal tidak hanya menjadi penonton dan menanggung dampak negatif pembangunan sementara pihak luar mengambil manfaat terbesar.

Sementara itu, Kasubdit Kehutanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dyah Sih Irawati, menjelaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat memerlukan tahapan berjenjang, mulai dari identifikasi, inventarisasi, verifikasi, validasi, hingga penyusunan rekomendasi dan produk hukum.

Baca Juga :  Perkuat Sistem Keamanan Berbasis Kearifan Lokal, Pemkab Aceh Besar Godok Ranperbup

“Selain Perda untuk penetapan hutan adat, diperlukan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pembentukan panitia MHA sebagai turunan peraturan pelaksanaan,” jelas Dyah.

Saat ini, Pemkab Aceh Besar telah memiliki sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022, Qanun Nomor 8 Tahun 2009, dan Keputusan Bupati Nomor 224 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemkab Aceh Besar secara resmi telah mengakui dan melindungi 68 mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Baca Juga :  Perkuat Konsolidasi dan Silaturrahmi, PAS Aceh Gelar Rapimwil di Sabang

Sinergi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanahan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pemerintahan gampong.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo, turut mengapresiasi kolaborasi ini. Ia berharap perlindungan tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar Anwar Ahmad beserta jajaran, para imum mukim, mitra pembangunan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(**)

Berita Terkait

Dekranasda Sukses Perkenalkan Kekayaan Kota Sabang Lewat Kriya dan Kuliner di UMKM Tingkat Aceh
Brain Drain di Kota Kecil Merupakan Tantangan SDM Sabang ke Depan
MTQ ke-35 Aceh Besar di Tutup, Peukan Bada Keluar Sebagai Juara Umum
Lebaran Bukan Sekadar Hari Raya, Ini Makna Idulfitri yang Sering Terlupakan
Peringatan HSP ke-98: Pemkab Aceh Besar Anugerahi Penghargaan 4 Pemuda Inovatif, Ini Sosoknya
Bupati dan Wabup Aceh Besar Saksikan Penampilan Qari dan Qariah MTQ XXXV
Pemkab Aceh Besar Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran di Punie
Syech Muharram Buka MTQ XXXV Aceh Besar, 665 Peserta Berlomba di Sembilan Arena

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 17:50 WIB

Semangat Pahlawan Harus Hidup dalam Kerja Nyata Masyarakat Sabang

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pemko Sabang Perpanjang Pendaftaran Calon Komisaris PT PSM

Selasa, 10 November 2026 - 17:48 WIB

Paya Seunara Adventure Festival 2026 Siap Digelar

Senin, 9 November 2026 - 14:18 WIB

Nasib 760 PPPK Paruh Waktu Sabang Bergantung pada Evaluasi OPD

Senin, 9 November 2026 - 14:06 WIB

Sabang 4 Besar IPM Tertinggi di Aceh

Sabtu, 7 November 2026 - 17:51 WIB

Seleksi Pejabat Sabang Bisa Dibuka untuk Pelamar dari Seluruh Indonesia

Jumat, 6 November 2026 - 17:52 WIB

Sabang Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah PORA 2030

Jumat, 6 November 2026 - 14:19 WIB

Zulkifli H Adam Raih Indonesia Future Figure Award 2026 

Berita Terbaru

Irwansyah resmi ditunjuk sebagai Plt Kadis ESDM Aceh dengan fokus percepatan anggaran dan penataan legalitas tambang rakyat.

Pemerintah Aceh

Irwansyah Ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas ESDM Aceh

Selasa, 17 Nov 2026 - 04:23 WIB