Kegiatan entry meeting di Aula Kejari Sabang, Rabu (14/10/2026), membahas koordinasi pengamanan proyek pengadaan bus sekolah di Kota Sabang.
BANDA POS I Sabang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melaksanakan pengamanan pembangunan strategis terhadap kegiatan pengadaan bus sekolah pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut diawali dengan rapat pendahuluan dan penandatanganan pakta integritas yang berlangsung di Aula Kejari Sabang, Rabu (14/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tahap awal koordinasi antara Kejari Sabang dan Dinas Perhubungan Kota Sabang dalam pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Melalui kegiatan ini, para pihak menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan pengamanan proyek yang menjadi bagian dari kegiatan strategis pemerintah daerah.
Dukungan Kejari Sabang diberikan melalui fungsi intelijen, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain membahas langkah pengamanan, rapat pendahuluan juga menjadi ruang koordinasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan pengadaan bus sekolah. Kesamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan memiliki pemahaman yang sejalan mengenai tanggung jawab dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama antara Kejari Sabang, Dinas Perhubungan Kota Sabang, serta pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan akuntabel.
Melalui pakta integritas tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bebas dari praktik penyimpangan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengamanan pembangunan strategis juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sejak tahap awal pekerjaan. Dengan adanya komunikasi antara aparat penegak hukum dan instansi pelaksana, berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dapat dipahami secara lebih terarah.
Pengadaan bus sekolah pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 menjadi objek kegiatan PPS dalam agenda tersebut. Pelaksanaannya diharapkan berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan akuntabilitas serta komitmen bersama untuk mencegah terjadinya penyimpangan.(Prim)
