Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK 2027 dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRK Sabang, Rabu (28/10/2026).
BANDA POS I Sabang – Pemerintah Kota Sabang menyiapkan 12 prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur dan pariwisata.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah merencanakan anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK) sebesar Rp531,93 miliar. Arah kebijakan pembangunan itu disampaikan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK 2027 dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRK Sabang, Rabu (28/10/2026). Dalam pemaparannya, Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah memasukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan perumahan dan permukiman layak dalam agenda pembangunan tahun mendatang Di bidang pemerintahan, Pemko Sabang memprioritaskan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, serta pengembangan pelayanan publik yang adaptif dan terintegrasi. Pemerintahan yang bersih dan transparan juga menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berlandaskan syariat Islam. Pembenahan birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, memperoleh informasi, serta mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan.Cek Layanan Pada sektor ekonomi, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kerakyatan menjadi tumpuan pengembangan potensi daerah. Sabang yang dikenal dengan wisata bahari dan keindahan alamnya memiliki peluang untuk memperkuat perekonomian melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat.
Pengembangan sektor tersebut diharapkan membuka kesempatan usaha bagi pelaku usaha kecil, pedagang, petani, serta masyarakat yang bergerak di bidang penginapan, kuliner, transportasi, dan jasa wisata. Untuk mendukungnya, pemerintah memasukkan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata dan konektivitas wilayah sebagai bagian dari prioritas pembangunan.Buka Komunitas Pemko Sabang juga merencanakan pengembangan perumahan dan permukiman yang layak serta pembangunan kota yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan program tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah kepulauan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp503,84 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp54,04 miliar, pendapatan transfer Rp447,07 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,72 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi dana transfer. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemko Sabang merencanakan optimalisasi sumber PAD melalui perluasan objek pendapatan, digitalisasi sistem penerimaan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan sosialisasi pajak daerah.Liburan Pantai Pengelolaan aset pemerintah secara tertib, transparan, dan produktif diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Namun, pelaksanaannya perlu didukung pendataan potensi penerimaan yang akurat serta pengelolaan yang sesuai ketentuan. Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp531,43 miliar. Anggaran tersebut meliputi belanja operasi Rp446,58 miliar, belanja modal Rp39,18 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp44,66 miliar. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam rancangan tersebut. Karena itu, rincian penggunaan anggaran dan indikator kinerja diperlukan untuk memastikan belanja pemerintah sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas.
Konsultasi Pajak Adapun belanja modal diharapkan mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, termasuk infrastruktur penunjang pariwisata, konektivitas wilayah, serta fasilitas perumahan dan permukiman. Penentuan kegiatan perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan, efektivitas anggaran, dan manfaat jangka panjang.
Meski demikian, rincian program, lokasi kegiatan, serta alokasi anggaran khusus untuk masing-masing prioritas belum dijabarkan secara terperinci dalam pidato pengantar KUA-PPAS tersebut. Informasi itu akan menjadi bagian penting dalam pembahasan lanjutan bersama DPRK Sabang. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, didampingi Wakil Ketua I Albina Arrahman dan Wakil Ketua II Indra Nasution.
Hadir pula Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, Wakil Wali Kota Suradji Junus, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Liburan Pantai Zulkifli berharap pembahasan bersama DPRK Sabang dapat berjalan secara serius dan konstruktif sehingga prioritas pembangunan yang direncanakan selaras dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Rancangan KUA-PPAS yang disampaikan masih harus melalui pembahasan dan kesepakatan bersama legislatif sebelum proses penyusunan APBK 2027 memasuki tahapan berikutnya.(Prim)
