BANDAPOS | Kemacetan panjang yang kerap terjadi di kawasan Jembatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali menuai sorotan. Antrean kendaraan yang berlangsung hingga berjam-jam dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan di jalur vital tersebut.
Sistem buka-tutup yang diterapkan di jembatan itu awalnya dirancang sebagai solusi sementara untuk mengatur arus kendaraan di jalur sempit. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dinilai belum efektif mengatasi kepadatan lalu lintas.
Sejumlah pengendara mengeluhkan lamanya waktu tunggu, yang dalam kondisi tertentu bisa mencapai lebih dari satu jam. Situasi ini kerap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk.
Wakil Ketua DPRA dari Fraksi NasDem, Saifuddin Muhammad, yang dikenal dengan sapaan Yah Fud, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan terukur dari instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mengevaluasi sistem pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut.
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada durasi buka-tutup yang belum proporsional. Ketidakseimbangan waktu buka dari masing-masing arah menyebabkan penumpukan kendaraan di satu sisi, sehingga antrean menjadi panjang dan sulit diurai.
“Pengaturan waktu harus lebih proporsional, terutama pada jam sibuk. Jika tidak, kemacetan akan terus berulang dan semakin parah,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Selain itu, Yah Fud juga menyoroti rendahnya disiplin sebagian pengendara yang melawan arus untuk mempercepat perjalanan. Ia menilai tindakan tersebut justru memperburuk kondisi lalu lintas dan memicu kemacetan yang lebih kompleks.
Ia meminta adanya pengawasan yang lebih ketat serta penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan tersebut. Di samping itu, pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan skema alternatif, seperti rekayasa lalu lintas maupun penambahan petugas di titik-titik rawan kemacetan.
Kemacetan di Jembatan Kutablang tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi barang menjadi terhambat, waktu tempuh meningkat, dan produktivitas ikut terganggu.
Sebagai jalur penghubung penting di wilayah pesisir utara Aceh, kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan solusi sementara, tetapi juga merancang kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan guna mengatasi persoalan kemacetan tersebut. (**)
Komentar