Fachrul Razi Kembali Pimpin Ketua Pansus RUU Pemda

Minggu, 23 Juni 2024 - 04:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fachrul Razi, MIP, M.Si, MH

Fachrul Razi, MIP, M.Si, MH

BANDAPOS :Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator DPD RI Asal Aceh kini kembali dipercaya sebagai ketua Pansus Revisi tentang Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014.

Fachrul Razi dinilai memiliki pemahaman dan penguasaan materi yang sangat dalam terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah dan pemerintah.

Keahliannya menguasai undang-undang, kembali membawa dirinya dipercaya sebagai Ketua Pansus dari DPD RI, kata Fachrul Razi dalam keterangannya Sabtu (22/6/2024).

Fachrul Razi mengatakan, dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua bersama seluruh Komite I baru saja menyelesaikan draf RUU Pemerintahan Daerah.

Draft Naskah Akademis dan pasal-pasal RUU tentang Perubahan Kelima UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disusun secara marathon oleh Komite I DPD RI bersama dengan Tim Ahli Prof Djohermansyah Djohan akhirnya disepakati menjadi RUU Inisiatif DPD RI yang akan dimintakan pengesahan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada bulan Juli 2024 Nanti.

Baca Juga :  Jalin Koalisi, Surya Paloh dan AHY Sepakat Tolak Demokrasi Sentralistik

Kesepakatan ini diambil dalam kegiatan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan RUU yang digelar melalui Rapat Kerja Gabungan antara Pimpinan Komite I di bawah pimpinan H. Fachrul Razi, M.IP., MH dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), kata Fachrul Razi.

Fachrul Razi yang merupakan Ketua Komite I DPD RI menilai, revisi UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sangat mendesak untuk dilakukan saat ini dengan tujuan mempertahankan otonomi daerah dan menjamin kepastian wewenang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Di samping itu, juga untuk meningkatkan demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, sistem pengawasan Pemerintah Daerah juga perlu ditata ulang, karena selama ini peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat cenderung kurang efektif.

Dalam kegiatan harmonisasi di DPD RI, Komite I dan PPUU pada dasarnya memiliki frekuensi yang sama dalam mayoritas isu strategis yang dimuat dalam draft RUU.

Baca Juga :  Istri Gubernur Bergerilya Sahur: Dari Rumah Sakit hingga Pasar, Mengantar Cinta dalam Seporsi Nasi

Oleh sebab itu, banyak kesepahaman yang dapat dicapai. Namun demikian, terdapat dua isu sebagaimana yang dilontarkan oleh Wakil Ketua PPUU Senator Ajiep Padindang yang mengalami dinamika cukup sengit yaitu, mengenai larangan posisi rangkap Kepala Daerah sebagai Ketua Partai Politik dan mengenai Pokok Pikiran (Pok-kir) DPRD.

Isu pertama, Kepala Daerah yang merangkap sebagai Ketua ataupun pengurus parpol dianggap dapat menggunakan pengaruh/kekuasaan politiknya dalam musim pilkada yang dapat menguntungkan partainya sendiri dan merugikan partai lain.

Tentu saja hal ini menimbulkan situasi yang tidak objektif lagi dalam demokrasi lokal. Larangan tersebut setelah sempat mengalami perdebatan, akhirnya disepakati oleh Komite I dan PPUU dengan catatan bahwa kepala daerah masih dapat tetap terafiliasi dengan parpol sepanjang berstatus sebagai anggota biasa.

Baca Juga :  Usai Api Dipadamkan, Pj Bupati Iswanto Antar Bantuan Korban Kebakaran

Isu kedua adalah terkait dengan Pok-kir DPRD. DPD RI menyusun dasar hukum agar Pokkir tidak bermasalah secara hukum, dan membatasi keterlibatan anggota DPRD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang dianggap urusan eksekutif yang sebenarnya bukan ranah DPRD.

Ketua Komite I Senator Fachrul Razi mencoba meluruskan tafsiran bahwa Pokir yang sudah berlangsung selama ini sama sekali tidak akan dihapuskan.

Hanya saja, fokus kegiatannya yang akan digeser, tidak lagi mengarah kepada pelaksanaan program dan kegiatan yang masuknya ke ranah eksekutif, akan tetapi didudukan kembali ke ranah yang seharusnya menjadi bidang tugas DPRD yaitu, Pokir yang terkait dengan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Dalam draf RUU Pemda, kami mencoba menekankan dan melindungi kepala daerah, DPRD dan Birokrasi agar tidak bermasalah secara hukum,” ujar Fachrul Razi.(*)

Berita Terkait

Buka Musyawarah Akbar Partai PAS, Ini Harapan Gubernur Aceh
Pilih Ketua Baru, PAS Aceh Gelar Mubar, Tiga Kandidat Mencuat,Tu Bulqaini Menolak di Calonkan: Ada Apa?
PAS Aceh Gelar Agenda Lima Tahunan, 289 Peserta Bakal Hadiri Musyawarah Akbar
Peringati Maulid Nabi, IMARA Perkuat Ukhuwah dan Kecintaan kepada Rasulullah
Buka Pendidikan Politik, Sibral Malasyi Tegaskan Masih Ketua PAS Pidie Jaya, Kader Diminta Tetap Solid
Soroti Syariat Islam dan Pengangguran di Aceh, PAS Minta Pemda Optimalkan Dana Otsus
Dari Pendidikan Politik, Tu Bulqaini Minta Kader Perkuat Konsolidasi dan Kawal UUPA
Dikpol di Aceh Barat, Tu Bulqaini Minta Kader PAS Harus Baca dan Kawal UUPA sebagai Konstitusi Lokal

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 17:47 WIB

Dinas Pariwisata Sabang Siap Gelar Festival Merah Putih 13–14 November 2026

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pemko Sabang Perpanjang Pendaftaran Calon Komisaris PT PSM

Selasa, 10 November 2026 - 17:48 WIB

Paya Seunara Adventure Festival 2026 Siap Digelar

Senin, 9 November 2026 - 14:18 WIB

Nasib 760 PPPK Paruh Waktu Sabang Bergantung pada Evaluasi OPD

Senin, 9 November 2026 - 14:06 WIB

Sabang 4 Besar IPM Tertinggi di Aceh

Sabtu, 7 November 2026 - 17:51 WIB

Seleksi Pejabat Sabang Bisa Dibuka untuk Pelamar dari Seluruh Indonesia

Jumat, 6 November 2026 - 17:52 WIB

Sabang Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah PORA 2030

Jumat, 6 November 2026 - 14:19 WIB

Zulkifli H Adam Raih Indonesia Future Figure Award 2026 

Berita Terbaru

Irwansyah resmi ditunjuk sebagai Plt Kadis ESDM Aceh dengan fokus percepatan anggaran dan penataan legalitas tambang rakyat.

Pemerintah Aceh

Irwansyah Ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas ESDM Aceh

Selasa, 17 Nov 2026 - 04:23 WIB