Foto | Ketua Forum Keuchik Kota Sabang Abdullah Imum menyampaikan pandangan dalam seminar WALHI Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa (28/4/2026) Foto : Irzam RRI Sabang
BANDAPOS | Ketua Forum Keuchik Kota Sabang, Abdullah Imum, mengangkat sejumlah isu strategis mulai dari ancaman kerusakan lingkungan hingga belum optimalnya pengelolaan kawasan perdagangan bebas, dalam seminar dan lokakarya yang digelar WALHI Aceh di Aula Wali Kota Sabang, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan bertajuk Refleksi Kepemimpinan Mualem – Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang itu menjadi ruang diskusi berbagai pihak untuk menyoroti kondisi terkini Pulau Sabang dari sisi lingkungan dan ekonomi.
Dalam forum tersebut, Abdullah Imum menyoroti persoalan abrasi yang dinilai telah berdampak signifikan terhadap luas wilayah Pulau Sabang. Ia menyebut, berdasarkan data historis tahun 1959, luas Pulau Sabang mencapai sekitar 153 kilometer persegi. Namun, merujuk pada data terbaru dari Bappeda Sabang, luas tersebut disebut telah berkurang hampir 21 kilometer persegi dalam kurun waktu sekitar 47 tahun.
“Ini persoalan serius. Kita minta semua pihak ikut menyelamatkan Pulau Sabang. Cara dan teknisnya terserah pihak terkait, yang penting ada langkah konkret,” ujarnya.
Selain isu ekologis, ia juga menyinggung perjalanan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang telah diberikan selama 75 tahun. Namun hingga kini, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Ia mengungkapkan bahwa dalam sekitar 26 tahun terakhir, dukungan anggaran yang diterima BPKS mengalami penurunan signifikan, dari ratusan miliar rupiah per tahun menjadi hanya puluhan miliar.
“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, tentu sulit bagi BPKS untuk bergerak optimal karena sebagian besar hanya terserap untuk operasional,” katanya.
Abdullah Imum juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung iklim investasi di Sabang. Ia mencontohkan kasus penyitaan beras impor asal Thailand oleh pihak bea cukai, meskipun barang tersebut disebut telah masuk secara resmi melalui pelabuhan dan tersimpan di gudang.
“Pengusaha dirugikan, tapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan belum adanya kesepahaman antar pihak dalam mendukung Free Port Sabang,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah tingginya tingkat pergantian pimpinan di tubuh BPKS. Dalam kurun waktu sekitar 26 tahun, tercatat hampir 11 kepala BPKS berganti dengan rata-rata masa jabatan kurang dari 2,5 tahun.
“Bagaimana mau bekerja maksimal kalau belum sempat menjalankan program sudah diganti lagi. Ini perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan agar kepemimpinan BPKS diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Bahkan, ia menyarankan jabatan kepala BPKS dapat diisi oleh figur setingkat menteri koordinator, dengan pelaksana teknis berasal dari putra daerah yang profesional.
Di akhir penyampaiannya, Abdullah Imum berharap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf bersama Dek Fad dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan Sabang sebagai pintu gerbang wilayah paling barat Indonesia.
“Kalau Sabang maju, Aceh pasti ikut maju. Tapi kalau Aceh maju belum tentu Sabang ikut berkembang. Jadi mari mulai dari Sabang,” pungkasnya.
