BANDAPOS |i Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama mitra kerja untuk mengidentifikasi dampak serta menyusun rencana aksi penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. Rapat berlangsung di Aula Serba Guna Gedung DPRA, Kamis (8/1/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRA Khairil Syahrial, ST, MAP, dan dihadiri pimpinan serta anggota Komisi II DPRA, Asisten II Pemerintah Aceh sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Aceh Dr. Zulkifli, M.Si, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Dalam rapat tersebut, Khairil Syahrial menekankan pentingnya identifikasi menyeluruh terhadap kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ia menyebutkan penanganan pascabencana telah memasuki hari ke-44, sehingga diperlukan langkah konkret dan terkoordinasi dari seluruh perangkat daerah.
“Setiap dinas harus bersinergi dan bergerak cepat dengan fokus pada pemulihan kerusakan serta pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Khairil.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Aceh, Dr. Zulkifli, menyampaikan bahwa berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, sebanyak 200 kecamatan dan 3.038 gampong di 18 kabupaten/kota teridentifikasi terdampak bencana.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Aceh. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama meliputi kehutanan, pertanian, peternakan, serta distribusi dan logistik pangan.
Data sementara mencatat deforestasi seluas 11.265 hektare, kerusakan lahan sawah mencapai 53.519 hektare, kebun seluas 27.620 hektare, serta kematian ternak sebanyak 63.187 ekor.
Rapat turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, serta Kantor Wilayah Perum Bulog Provinsi Aceh.
Sejumlah anggota Komisi II DPRA juga menyampaikan masukan, di antaranya Muhammad Iqbal, T. Heri Suhadi (Abu Heri), Rahmuddinsyah, M. Natsir, Fuadri, Tantawi, dan Tati Meutia Asmara.
Beberapa rencana aksi yang dibahas meliputi pengumpulan kayu pascabencana untuk kebutuhan rekonstruksi, penguatan sumber daya manusia Polisi Hutan, mobilisasi bantuan logistik, serta pemanfaatan lahan terdampak endapan lumpur melalui penanaman jagung.
Komisi II DPRA menyatakan hasil rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan bersama dinas terkait dalam rangka penyusunan R3P guna mengoptimalkan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.(**)
