Bandapos.com | Banda Aceh – Pj Walikota Banda Aceh, H. Bakri Siddiq, SE, MM berhasil membawa pulang dana untuk pembangunan infrastruktur Kota Banda Aceh melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jakarta Jumat (7/10/2022).
Pj Walikota Bakri Siddiq sebelumnya sudah meminta untuk dialokasi anggaran sebesar Rp.13 Milyar dari Kementerian yang sama untuk penataan pemukiman melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
Kunjungannya ke Kementerian PUPR kali ini adalah untuk mem-follow up usulan sejumlah program pembangunan yang telah ia sampaikan sebelumnya kepada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Bakri Siddiq yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jalaluddin, ST, MT dan Kadis PUPR Kota Banda Aceh Muhammad Yasir, ST, MT diterima oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Pembangunan Jembatan Tabrani dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pembangunan Jalan Zusnan Asraf Wahab.
Pertemuan tersebut akhirnya membuahkan hasil, dimana Pemerintah Pusat akan menggelontorkan anggaran untuk peningkatan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 senilai Rp 37,4 miliar lebih, plus APBN Rp 10,5 miliar dengan total Rp 47,9 miliar.
Menurut Pj Walikota Bakri Siddiq, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan.
Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan air bersih senilai Rp 5,4 miliar dan pembangunan IPAL Skala Permukiman beserta Rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp 8,2 miliar.
Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer dan drainase lingkungan 4,4 kilometer dengan “Total anggarannya mencapai Rp 12,7 miliar,” kata Bakri.
“Dan bukan hanya itu kata Bakri Siddiq, kita juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam, dengan anggaran Rp 11,1 miliar, dan kita akan rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded”.
Untuk saat ini total kebutuhan dana yang telah disetujui oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dimaksud adalah Rp 37,4 miliar lebih. “Alhamdulillah ini patut kita syukuri, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka pendek,” kata Bakri.
Pj Walikota Bakri Siddiq tidak berhenti sampai di situ, dirinya juga telah menyampaikan beberapa usulan program lainnya kepada Pemerintah Pusat. “Insyaallah Banda Aceh Outer Ring Road akan dilanjutkan pembangunannya, begitu juga dengan proyek Flyover Pango”.
Walikota Bakri Siddiq menambahkan, “Kita juga akan melakukan penataan pinggiran Krueng Aceh mulai dari Jembatan Pante Pirak hingga Jembatan Peunayong. Ini semua telah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR pada 2025 mendatang,”.
Sebelumnya pada momen yang lain, Pj Walikota Bakri Suddiq bersama rombongan juga telah bertemu dengan Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Yudha Handita Panjiriawan dimana “Kita meminta untuk pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya mulai dari jembatan setelah Simpang Empat Punge hingga samping rumah Pangdam ke arah Blang Padang.”
Titik ruas jalan nasional tersebut kini sudah terlihat sempit sehingga selama ini sering terjadi kemacetan. “Permintaan itu pun langsung disahuti dan akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tahun depan dengan menggunakan APBN.
Nominal untuk pelebaran jalan beserta jembatan itu berkisar Rp 10,5 miliar,” atas perhatian Pemerintah Pusat untuk Kota Banda Aceh kita ucapkan terima kasih, ujar Bakri Siddiq. (*)
