BANDAPOS | Pemerintah Aceh menyatakan bahwa hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih dalam proses.
Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat hari ini, Senin (12/1/2026) untuk membahas tindak lanjut evaluasi tersebut. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRA itu akan menyoroti penyesuaian anggaran, khususnya untuk penanganan dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
APBA 2026 sebelumnya disusun dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta mendukung visi dan misi pemerintah daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat juga telah menyampaikan rencana penambahan alokasi anggaran untuk Aceh pada tahun 2026 sebesar Rp8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2 triliun direncanakan dalam bentuk hibah yang diperuntukkan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Selain itu, anggaran direncanakan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain terowongan Geureutee, perbaikan empat ruas jalan, serta pembenahan dermaga nelayan.
Terjadinya bencana alam dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyesuaian kebijakan anggaran. Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang ditargetkan rampung paling lambat 20 Januari 2026. Dokumen tersebut akan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait.
R3P mencakup pendataan dan perencanaan penanganan seluruh dampak bencana, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai secara bertahap hingga tahun 2028.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa perkembangan hasil rapat serta kebijakan penyesuaian anggaran akan diinformasikan kepada media setelah pembahasan selesai.
“Kami berupaya memastikan alokasi anggaran dapat digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Sementara itu, upaya pemulihan terus dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah pusat dan dukungan berbagai pihak. Sejumlah elemen masyarakat dan lembaga, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), turut berkontribusi dalam penyediaan air bersih, perbaikan fasilitas ibadah, layanan kesehatan, serta dukungan di bidang pendidikan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dalam berbagai kesempatan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan bekerja sama dalam mendukung proses pemulihan daerah pascabencana.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pemulihan dan mendorong Aceh kembali bangkit. Hingga saat ini Rapat penyesuaian anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Aceh bersama Badan Anggaran DPR Aceh masih berlangsung.(**)
