BANDAPOS | Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengumumkan bahwa sebanyak 1.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan menerima pencairan dana pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara serentak pada minggu ini.
Hal tersebut disampaikan Ferry usai rapat koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait percepatan penyaluran dana pinjaman modal Kopdeskel Merah Putih.
“1.000 koperasi yang akan menerima dana tahap pertama merupakan koperasi yang pengajuan pinjamannya sudah disetujui oleh Himbara. Sementara sisanya, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi yang menjadi target awal penyaluran, masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank,” jelas Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Senin (22/9/2025).
Ferry menambahkan, verifikasi tersebut antara lain meliputi kesiapan tanah milik desa atau kelurahan sebagai jaminan. “Dari situ, kita akan mulai membangun investasi berupa gudang, gerai, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebelum pencairan dana, masing-masing koperasi diwajibkan melakukan musyawarah desa khusus (musdesus). Proses musdesus ini akan dibantu dan dipercepat oleh Kementerian Desa dan PDT.
“Walaupun pengajuan sudah dilakukan, pencairan tahap pertama harus melalui mekanisme musdesus. Pak Menteri Desa akan mempercepat pelaksanaan musdesus untuk 1.000 koperasi yang sudah mengajukan,” terang Ferry.
Meski demikian, Ferry belum dapat memastikan total dana pinjaman yang akan cair untuk 1.000 koperasi tersebut. “Jumlah pinjaman yang disetujui berbeda-beda antara satu koperasi dengan koperasi lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih sudah siap dicairkan. Menurutnya, pihak Himbara hanya menunggu persetujuan dari kepala desa sebagai jaminan pencairan dana.
“Dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan 1.000 calon penerima kredit tahap pertama. Dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, akan ada musdesus untuk memastikan kredit bisa cair dengan persetujuan kepala desa,” ujar Kartika.
Namun, Kartika belum merinci total dana yang akan disalurkan maupun sumber pendanaannya, apakah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16 triliun sesuai PMK 63 Tahun 2025, atau kucuran dana kredit Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan.(**)
Sumber: Detik.com
