BANDAPOS : Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto S STP MM, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Baro, dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, dengan tema “Memantapkan reformasi birokrasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan kawasan unggulan yang berkelanjutan,”. Acara rutin tahunan itu berlangsung di Kantor Camat Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Senin (18/3/2024).
Sementara itu, di waktu yang sama dan tempat berbeda, Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP yang juga mewakili Pj Bupati, serta didampingi Camat Sayusi SE dan Forkopimcam Krueng Barona Jaya, turut membuka Musrenbang RKPD Kecamatan, di kantor Camat Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
Pada kesempatan itu, Sekda Sulaimi menyampaikan, Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan bukan hanya sebatas formalitas. Namun, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan yang harus dilaksanana untuk melahirkan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
“Yang harus dipahami bahwa Musrenbang kecamatan ini bukan hanya sebagai formalitas saja, namun hal ini merupakan salah satu acuan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya di tingkat kabupaten. Musrenbang adalah nilai awal dari lahirnya anggaran pemerintah. Jika di kecamatan tidak melakukan Musrenbang, maka penganggaran APBD di kabupaten tidak dapat dilakukan,” tambah Sulaimi.
Selain itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Fraksi PKB, Syahrizal, menyatakan bahwa persoalan terkait pagar sawah di Kecamatan Kuta Baro masih belum terselesaikan.
Oleh karenanya, Ia mengharapkan Sekdakab Aceh Besar mampu mengupayakan pengadaan pagar sawah tersebut menjadi salah satu usulan prioritas yang akan tampil di Musrenbang tingkat kabupaten.
Sementara secara terpisah, dari Musrenbang di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Camat Sayusi mengungkapkan, usulan prioritas bidang sarana dan prasarana merupakan peningkatan jalan penghubung antar gampong. Sementara usulan bidang pokja ekonomi, merupakan mengadakan pelatihan terhadap masyarakat yang mencari pekerjaan. Terakhir, pada bidang pokja sosial dan budaya, pelestarian dan pembinaan adat istiadat menjadi usulan prioritas.
“Dari tiga bidang yang ada, para peserta sepakat 3 program itu menjadi usulan prioritasnya mewakili bidangnya masing-masing,” pungkasnya.(**)
