BANDAPOS : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kepada petani dan masyarakat pedesaan di Aceh agar dapat hidup lebih sejahtera.
Atas upaya tersebut, OJK Aceh bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Aceh, TPAKD Kabupaten Aceh Besar, bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) telah membentuk Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hadir pada kegiatan pencanangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tahap Pasca-Inkubasi dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang diikuti oleh lebih dari 200 orang petani nilam dan masyarakat umum yang bertempat di Sentra Produksi Nilam Desa Umong Seuribee, Kabupaten Aceh Besar, Senin (14/10).
Mahendra Siregar dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam membuka akses keuangan masyarakat di pedesaan.
“Ketika masyarakat desa memiliki akses ke ekosistem keuangan yang inklusif, yang tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, peluang untuk pertumbuhan, pembangunan, dan pengembangan akan semakin terbuka. Ekosistem ini bermanfaat untuk kegiatan ekonomi yang mendukung UMKM dan rumah tangga,” kata Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan meskipun Kecamatan Lhoong berada jauh dari pusat perdagangan dan logistik, melalui sistem digitalisasi yang terhubung secara virtual, kecamatan ini telah menjadi bagian dari rantai pasok global.
“Walaupun kita mungkin tidak melihat secara langsung aktivitas para pelaku bisnis dari luar negeri, desa ini terhubung erat dengan pasar global, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sini,” ujar Mahendra.
Dalam kesempatan tersebut, Mahendra juga mengungkap bahwa OJK dan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong pembentukan lebih dari 530 TPAKD di seluruh Indonesia baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota yang akan terus memperluas akses keuangan hingga pelosok negeri seperti yang dilaksanakan di Lhoong Aceh Besar.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Olivier Zehnder, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo, Country Director for Indonesia and Timor Leste International Labour Ogranization (ILO) Simrin C. Singh, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien dan Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dan Ketua Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala Syaifullah Muhammad.
Dalam kegiatan EKI dan GENCARKAN BIK tersebut juga dilaksanakan pembukaan 200 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) dan pembukaan 4 akses QRIS UMKM oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Bank Aceh Syariah (BAS); 116 pembiayaan program desa binaan klaster pertanian nilam, pembiayaan agribisnis dan pembiayaan UMKM perempuan oleh BSI, BPRS Mustaqim dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM); pembukaan 20 tabungan emas oleh Pegadaian; 20 asuransi mikro Rumahku oleh PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS); 3 jaminan kecelakaan kerja dan 2 santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan; serta pembukaan 2 agen laku pandai oleh BSI.
Sementara itu Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan bentuk keuangan inklusif yang lengkap, tak hanya akses pembiayaan bagi para petani, tapi juga ada akses simpanan kepada para pelajar, akses keuangan digital, investasi emas dan asuransi serta jaminan kecelakaan kerja.
“Hal yang telah dilakukan di Lhoong Aceh Besar saat ini harus dicontoh oleh Provinsi lainnya untuk meratakan akses keuangan agar masyarakat sejahtera,” ujar Erdiriyo.
Hal senada juga disampaikan Mahendra bahwa kegiatan EKI ini agar dapat direplikasi di daerah lain, baik dengan produk nilam, minyak atsiri lain, atau komoditas lain.
“OJK berkomitmen mendukung upaya ini, baik dari sisi koordinasi maupun melalui dukungan dari industri jasa keuangan. Selain itu, kami juga membuka peluang kerja sama dengan ILO dan mengundang dukungan dari Pemerintah Swiss, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bersama, kita berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai program nasional yang akan memperkuat keuangan inklusif di seluruh Indonesia,” pungkas Mahendra.(*)
