BANDAPOS : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh menggelar Review Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20-21 Agustus 2023, di Banda Aceh, dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para kader BKKBN.
Dalam sambutannya, Deputi Dalduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan program yang berfokus pada keluarga berkualitas dan kesejahteraan anak memiliki beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan secara menyeluruh.
“Dalam konteks ini, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memahami persoalan yang dihadapi di tingkat lokal untuk menghindari ketidaktepatan dalam merancang dan mengimplementasikan program,” ujar Dr. Bonivasius.
Data hasil pendataan keluarga risiko yang telah disediakan oleh BKKBN menjadi dasar yang masalah dalam mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan lebih dalam berbagai aspek. Ini mencakup anak-anak yang berisiko mengalami stunting dan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Melalui program pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi gizi, upaya untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal anak-anak dijalankan.
Selain itu, Dr. Bonivasius menyoroti perlunya perbaikan sanitasi lingkungan rumah sebagai faktor penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat. Namun, ia mengakui bahwa aspek ini juga terkait dengan pola pikir masyarakat terhadap sanitasi. Oleh karena itu, program ini perlu disertai dengan pendekatan edukasi untuk mengubah mindset terkait sanitasi.
Dr. Bonivasius juga membahas kolaborasi antara berbagai lembaga seperti BPJS dan Dinas Kesehatan. Dia menekankan bahwa melalui kerjasama yang sinergis, program-program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas keluarga, termasuk pengendalian pertumbuhan penduduk, juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif mereka.
Dalam konteks mengurangi pernikahan usia dini, Dr. Bonivasius menjelaskan bagaimana BKKBN melibatkan remaja-remaja dalam upaya mencegah praktik-praktik yang merugikan generasi muda.
Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemilihan pasangan hidup yang matang, diharapkan angka pernikahan usia dini dapat berkurang.
Dalam upaya menghadirkan dampak yang lebih signifikan, Dr. Bonivasius mendorong kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui sinergi ini, program-program yang telah dirancang secara nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.
Data yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang persoalan di lapangan menjadi dasar untuk merancang program yang tepat sasaran.
Melalui upaya kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait, diharapkan bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan pengembangan keluarga berkualitas dan kesejahteraan anak.
Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita berharap melihat perubahan positif dalam kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.(*)
Komentar