BANDAPOS : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan penghargaan setelah berperan aktif dalam mendukung Program prioritas nasional dibidang merek dan hak cipta tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM dalam hal ini diwakili Staf Ahli bidang Perekonomian, pembangunan dan keuangan Ir Makmun MT yang diserahkah oleh Kepala kantor Kemenkumham wilayah Aceh Dr. Drs. Meurah Budiman SH MH pada kegiatan Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh Selasa (23/01/2024).
Pada kesempatan tersebut, Makmun menyampaikan, ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh kemenkumham wilayah Aceh pada program prioritas nasional di bidang Merek dan Hak Cipta kepada Pemkab Aceh Besar.
“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada seluruh pihak yang telah dan terus membantu pemerintah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Aceh Besar,” katanya.
Lebih lanjut ia katakan, peningkatan permohonan kekayaan intelektual tersebut menjadi potensi dan partisipasi positif yang dilakukan masyarakat untuk memberi perlindungan dan penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual.
Disamping itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor bisnis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif,” pintanya.
Ia menambahkan, dalam mendukung kemajuan UMKM di Aceh Besar, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal proteksi atas karya dan inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI), baik itu hak cipta, merek, paten dan desain industri.
Mudah-mudahan kedepan kekayaan intelektual yang ada di Aceh Besar bisa memiliki hak cipta dan merek,” pintanya.
Kepala Kemenkumham wilayah Aceh Meurah Budiman memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
“Terima kasih Pemkab Aceh Besar atas kerja sama dalam mendukung Program prioritas nasional dibidang merek dan hak cipta,” tuturnya.
Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM memiliki komitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus perlindungan terhadap cipta dan merek.
“Kita akan terus mengedukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan hak cipta dan merek,” ujarnya.
Ia mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara dijajaran Kemenkumham wilayah Aceh untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan mengutamakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dengan berpedoman prinsip hak asasi manusia.
Terakhir Meurah Budiman berharap apa yang menjadi target capaian bisa terwujud, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian pada saat menerima pelayanan publik. Harapnya.(*)
