BANDAPOS | Untuk menunjukkan keseriusan kepada publik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diminta untuk mengumumkan sisa 1.000 rumah dhuafa dari jumlah total 2.000 unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025.Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh, Rabu (30/4/2025).
Menurut Alfian, ada sejumlah catatan kritis lembaga MaTA yang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada publik/rakyat Aceh atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh 2025 yang akan berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi.
Alfian mengatakan, rakyat Aceh saat ini belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 yang saat ini mau masuk pertengahan Tahun 2025.
Karena, ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi hingga di level Kabupaten/kota di Aceh, sehingga ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. maka realisasi anggaran APBA menjadi penting di percepat dan tidak saling lempar tangung jawab, kata Alfian.
Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu segera untuk duduk bersama dengan kepala SKPA dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pembangunan Aceh 2025 seperti, Dinas Perkim Aceh yang kini belum mengumumkan 1000 unit rumah dhuafa dari jumlah total 2000 unit.
Alfian menilai, Ini menunjukkan kesan Pemerintah Aceh yang tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal.
Sehingga peran Gubernur dan Wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang di harapkan dapat terjadi.
Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus mengambil langkah tegas berupa review anggaran atas program-program dalam bentuk pokir. Karena banyak uang rakyat Aceh di jadikan program kepentingan para oknum dan itu jauh dari visi dan misi Gubernur.
Maka, peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir itu menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh.
Alfian berharap Gubernur dan wakil Gubernur perlu segera melakukan langkah langkah evaluasi atas birokrasi saat ini, langkah tegas itu menjadi penting mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangun Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin di lakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat. Tandasnya.(**)
