BANDAPOS | Seluruh elemen bangsa, termasuk media, menurut Anto Suroto, memegang peranan penting dalam menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Masalah di Indonesia tidak akan pernah selesai bila peran media belum maksimal menjembatani hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan informasi akurat dan tidak membingungkan,” kata Anto dalam dialog bersama penggiat bisnis dan insan media di Sekretariat APIKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2025).
Ia menilai masyarakat sudah jenuh dengan pemberitaan yang cenderung menghasut atau hanya menyalahkan pemerintah. Padahal, pemerintah sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan. “Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, luruskan supaya lebih tepat sasaran. Jangan sekadar menjelekkan,” ujarnya.
Media sebagai Industri Kreatif
Anto mendorong media untuk menempatkan diri sebagai bagian dari industri kreatif. Berita yang membangun optimisme bangsa, menurutnya, akan memberi dampak positif terhadap iklim usaha dan stabilitas perekonomian nasional.
“Masih sedikit liputan mengenai peluang wirausaha di daerah yang memiliki sumber daya mineral atau potensi agrobisnis. Padahal, hal itu bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat, termasuk mendukung infrastruktur logistik darat maupun laut,” kata Anto Suroto yang saat ini masih tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina di DPP MIO Indonesia
Anto juga menyinggung perlunya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan wartawan, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan media daring. “Keberadaan media online adalah dampak dari perkembangan teknologi digital yang tidak bisa dibendung. Di sinilah pemerintah perlu hadir melalui regulasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan wartawan, khususnya di perusahaan media kecil,” tegasnya.
Menurut Anto, wartawan sebagai garda terdepan penyaji informasi layak mendapatkan akses yang sama dengan profesi lain, termasuk kemudahan memiliki rumah subsidi.
Perhatian bagi UMKM
Selain menyoroti peran media, Anto juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Ia menilai koordinasi antarinstansi kerap tidak sejalan sehingga membingungkan pelaku usaha.
“Pemerintah jangan setengah hati membantu UMKM. Mereka butuh kepastian arah, bukan kebijakan yang tumpang tindih,” ujarnya.
Program Janda Wirausaha Mandiri
Dalam kesempatan itu, Anto memaparkan program Janda Wirausaha Mandiri yang tengah digagas APIKI. Program ini menyiapkan infrastruktur usaha di tiga lokasi di Jakarta—Cempaka Putih, Tebet Ecopark, dan Bambu Apus Taman Mini—sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru.
“Membangun Indonesia adalah tugas kita bersama. Media, pemerintah, dan pelaku usaha harus berada pada barisan yang sama demi Indonesia yang lebih maju,” kata Anto menutup dialog.(**)
Sumber: Humas MIO Indonesia
