BANDAPOS | Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, menyoroti kondisi layanan di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) yang dilaporkan kian memprihatinkan. Ia menegaskan, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat RSUDZA merupakan rumah sakit rujukan utama di Aceh.
“Ini jelas tidak bisa dibiarkan. RSUDZA adalah rujukan utama di Aceh. Semua pihak harus berkomitmen mengembalikan fungsi layanan seperti semula,” kata Rijaluddin, Senin (4/5/2026) malam.
Menurutnya, Komisi V DPRA telah memanggil manajemen RSUDZA sekitar dua pekan lalu untuk membahas persoalan utang yang mencapai lebih dari Rp350 miliar. Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen berjanji akan melunasi utang secara bertahap, termasuk rencana pembayaran sebagian dalam waktu dekat, meski belum merinci sumber pendanaannya.
Rijaluddin juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar segera turun langsung meninjau kondisi rumah sakit. Ia menilai, langkah cepat diperlukan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.
Menanggapi informasi yang beredar terkait terhentinya sejumlah tindakan medis akibat kekurangan bahan medis habis pakai (BMHP), Rijaluddin menyatakan keprihatinannya. Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami akan cek langsung ke manajemen dan melihat kondisi riil di RSUDZA,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUDZA, dr. Muhazar, menyatakan bahwa ketersediaan BMHP masih mencukupi. Namun, ia mengakui ada sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak untuk sementara dihentikan.
“BMHP tetap tersedia. Hanya saja ada kegiatan yang tidak urgen yang dihentikan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (5/5/2026).
Muhazar juga mengakui kondisi keuangan RSUDZA saat ini sedang tidak baik. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut terkait total utang maupun isu kekosongan obat dan kendala distribusi.
Sebelumnya, sumber internal menyebutkan adanya penghentian sementara sejumlah layanan medis, termasuk tindakan kateterisasi jantung, akibat keterbatasan BMHP. Selain itu, disebutkan pula adanya kendala pada layanan ortopedi, operasi mata, serta ketersediaan cairan CAPD untuk pasien hemodialisis.
Kelangkaan obat juga dilaporkan terjadi pada pasien rawat jalan maupun pascaoperasi. Kondisi ini dinilai berdampak pada pasien, terutama yang tidak mampu dirujuk ke luar daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUDZA belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait berbagai isu tersebut.(**)
